Sebanyak 779 warga secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) setelah dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat.
Langkah tersebut terungkap dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bansos tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya besar Pemkab Majalengka untuk memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan sekaligus menentukan berbagai bentuk intervensi pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pembangunan yang berhasil selalu berawal dari data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses pemutakhiran tersebut, tercatat sebanyak 126.925 keluarga penerima bantuan masuk dalam pendataan. Dari jumlah itu, 114.057 keluarga telah dilakukan pemasangan stiker penerima bansos dengan tingkat capaian sekitar 89,9 persen.
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 2.552 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami perubahan status atau graduasi. Rinciannya terdiri dari 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.
Fenomena ratusan warga yang memilih keluar dari daftar penerima bantuan menjadi indikator penting bahwa sebagian masyarakat mulai memiliki tingkat kemandirian ekonomi yang lebih baik.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang lebih membutuhkan.
"Perbaikan data ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah," kata Bupati Eman.
Tidak hanya fokus pada penataan data bansos, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai pijakan dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Sejumlah target strategis telah disiapkan, di antaranya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,84 hingga 8,53 persen angka kemiskinan sekitar 9,69 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,20, serta tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 3,40 hingga 3,60 persen.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat sektor riil dan investasi, memperluas program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, mengoptimalkan balai latihan kerja, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
Bagi Pemkab Majalengka, pemutakhiran data bukan sekadar pekerjaan administratif.
Di balik angka-angka itu tersimpan harapan agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan pemerintah mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar, tepat sasaran, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup arahannya, Bupati Eman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja yang terukur dan berbasis data. "Jangan bekerja biasa-biasa saja, kita butuh lompatan hasil yang nyata. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Majalengka," pungkasnya.(*)