Aksi ini menjadi lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum mendapat tanggapan memadai dari Rektorat dan Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka (YPPM).
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa nota kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Mereka menilai kesepakatan tersebut tidak membawa perubahan nyata dalam kebijakan kampus.
Lebih jauh, hasil kajian mahasiswa bersama unsur Senat Universitas menemukan fakta yang dinilai mencederai integritas institusi.
Draf Statuta 2026 disebut tidak pernah dibahas dalam Rapat Senat, sebuah tahapan krusial yang diwajibkan oleh regulasi pendidikan tinggi.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan keberadaan pimpinan kampus. Mereka menilai terdapat ketidaksesuaian informasi terkait posisi rektor yang sebelumnya dikabarkan berada di luar kota.
Situasi sempat mencair ketika Wakil Ketua YPPM UNMA, Setiahadi Martomijoyo, hadir menemui massa aksi.
Dalam dialog terbuka, ia menyatakan bahwa statuta kampus yang menjadi polemik memungkinkan untuk direvisi.
“Setiap produk yang dibuat manusia pada dasarnya dapat diperbaiki,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Sementara itu, Wakil Rektor l Prof. Jaka Sulaksana, S.P., M.Si., Ph.D., yang hadir menjelaskan bahwa pihaknya hanya terlibat dalam penyusunan draf statuta, sedangkan proses finalisasi dilakukan oleh yayasan.
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa bersama kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai masyarakat peduli UNMA menyampaikan dua tuntutan utama.
Mereka mendesak revisi Statuta 2026 yang dinilai tidak disusun sesuai prosedur, serta meminta penghentian proses pemilihan rektor dan dekan hingga persoalan tersebut diselesaikan.
Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan konkret dari pihak kampus maupun yayasan. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)