Kegiatan tersebut dihadiri Komisi II DPRD Majalengka, jajaran direksi PT SMU, serta perwakilan organisasi mahasiswa PMII Majalengka.
Ketua LP3 Jawa Barat, Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong keterbukaan informasi dan penguatan tata kelola di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Pria yang akrab dipanggil Kang Papau ini, juga berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan instansi terkait.
“Kami berharap ada forum bersama yang menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga persoalan yang ada dapat dibahas secara komprehensif dan terbuka,” ujar Gunawan dalam audiensi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian LP3 adalah belum terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun jajaran direksi PT SMU telah dilantik beberapa bulan lalu. Menurut Gunawan, forum tersebut penting sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis perusahaan.
Selain itu, LP3 juga menekankan pentingnya transparansi informasi publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik daerah.
Dalam kesempatan tersebut, LP3 turut menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di daerah. Mereka mendorong agar seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
“Harapannya, setiap program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
LP3 juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi PT SMU terhadap pendapatan daerah, sepanjang dijalankan secara profesional dan akuntabel.
Dari pihak direksi PT SMU, menjelaskan bahwa penundaan RUPS bukan tanpa alasan. Saat ini, perusahaan tengah menunggu hasil audit independen yang akan menjadi dasar penghitungan kerugian negara.
Namun, di sisi lain, proses penentuan kerugian negara tersebut juga masih bergulir dalam ranah hukum dan akan diputuskan melalui pengadilan.
Situasi ini menciptakan ruang abu-abu antara kepentingan administratif dan kepastian hukum, sebuah dilema yang tidak sederhana.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, dengan berbagai masukan dari peserta yang hadir, termasuk organisasi mahasiswa yang mendorong peningkatan peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik.(*)