Majalengka || MEDIA JURNALPOST– Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera ditangani oleh tenaga pemerintah daerah.
Berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Majalengka tercatat sebesar 10,82 persen, atau masih berada di atas ambang 10 persen.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan mengelontorkan anggaran Rp34,5 miliar sebagai bantuan keuangan untuk desa yang ada di Kabupaten Majalengka pada tahun 2026.
Setiap Desa mendapatkan Rrp100 juta di luar anggaran Dana Desa. Ini merupakan salah satu program percepatan penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Hal itu dikatakan Bupati Majalengka, H. Eman Suherman saat menghadiri pelantikan APDESI Majalengka di Gedung Nyi Rambut Kasih, Kamis (09/10/2025).
Lebih lanjut Bupati menjelaskan persoalan kemiskinan bukan sekadar soal angka, melainkan kondisi nyata yang harus ditangani dengan langkah konkret, melibatkan seluruh pihak.
“Menurut BPS, indikator kemiskinan itu dilihat dari kapital kepemilikan aset, salah satunya rumah tidak layak huni. Saya berharap Ketika satu rumah diguyur Rp20 juta, maka setiap desa ada 5 rumah yang diperbaiki,"
"Jika ditotal paling tidak di kabupaten Majalengka ada 1.517 rumah yang diperbaiki dari program tersebut,” terang Eman.
Bupati meminta kepada APDESI untuk berkolaborasi terkait program yang telah dijalankan oleh Pemda. Peningkatan IPM, bidang Kesehatan penurunan angka stunting dan Pendidikan.
Sementara Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Majalengka periode 2025 - 2030, Dudung Abdulah Yasin menekankan peran penting APDESI sebagai wadah persatuan dan kolaborasi antar kepala desa dalam mewujudkan visi Majalengka Langkung Sae.
"DPC APDESI merupakan organisasi dan sekaligus rumah besar bagi para kepala desa yang ada di Majalengka. Selaku para kepala desa, kita ada di garda terdepan untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae," ucap Kuwu Panjalin Kidul.(*)