Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM., SH., turun langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pekerjaan jalan dan bangunan sekolah, Rabu (14/10/2026).
Sidak tersebut menyasar sejumlah lokasi, di antaranya SDN Majalengka Wetan lV, SDN Majalengka Wetan Vll, SD Putri Dalem l, SD Wanasalam II, serta pekerjaan pembangunan jalan di Jalan Karyamukti menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ruas jalan Babajurang.
Dari rangkaian peninjauan itu, kondisi pekerjaan rigid beton di ruas jalan Babajurang menjadi perhatian khusus.
Pasalnya, berdasarkan temuan yang disampaikan Iing, permukaan jalan tersebut sudah terlihat pecah-pecah, padahal pekerjaan belum memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan.
“Ada satu ruas jalan juga yang cukup mengecewakan, ya. Di Babajurang itu pekerjaan rigidnya juga belum PHO, tetapi sudah pecah-pecah,” ujar Iing kepada wartawan di Gedung DPRD Majalengka seusai sidak.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dinilai dari selesainya pekerjaan secara administratif.
Mutu, ketahanan, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis harus menjadi bagian utama dari proses evaluasi.
Iing menegaskan, pemerintah tidak boleh menerima hasil pekerjaan begitu saja apabila kondisi fisiknya belum memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
“Ini juga kita minta pemerintah jangan menerima begitu saja pada pekerjaan-pekerjaan seperti itu,” tegasnya.
Komisi III DPRD Majalengka pun merekomendasikan agar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera ditindaklanjuti dan dibenahi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Hasil pekerjaan, menurut Iing, harus diterima dalam kondisi baik, bukan justru menyisakan persoalan kualitas sejak awal.
“Kita terima dalam kondisi bagus, jangan berlindung di bawah alasan bahwa jalan itu akan ada masa pemeliharaan,” pungkasnya.
Sikap tegas tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat semestinya memberikan manfaat nyata, aman digunakan, dan memiliki kualitas sesuai kontrak.
Meski demikian, kondisi jalan yang ditemukan dalam sidak tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, evaluasi spesifikasi, serta klarifikasi dari pihak pelaksana dan instansi terkait.
Langkah ini penting agar penilaian terhadap mutu pekerjaan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Komisi III DPRD Majalengka, pengawasan tidak boleh berhenti pada kunjungan lapangan. Tindak lanjut perbaikan dan kepastian kualitas pekerjaan menjadi hal penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(*)