MAJALENGKA||MEDIA JURNALPOST— Persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka kini menjadi sorotan serius.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kebersihan dan penataan kota, Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka turun langsung melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka, Rabu (13/05/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal kelembagaan. Komisi III ingin memastikan sejauh mana kesiapan DLH dalam mengawal pembangunan daerah, terutama pada sektor pengelolaan sampah dan pemeliharaan taman kota yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, Iing Misbahuddin, menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan sektor strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Menurutnya, kenyamanan, kesehatan, hingga wajah kota sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor tersebut.
Dalam peninjauan lapangan, Komisi III menemukan sejumlah persoalan teknis yang dinilai memerlukan perhatian cepat dan konkret dari pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi sorotan ialah keterbatasan armada pengangkut sampah dan kendaraan penyiram taman.
“Kami mengecek langsung kesiapan armada. Dari 13 truk sampah yang dimiliki, hanya 11 yang berfungsi optimal, sementara 2 unit lainnya rusak berat. Begitu juga dengan armada penyiram taman yang kini kembali dikelola DLH, saat ini hanya ada satu unit,” ujar Iing.
Tak hanya persoalan armada, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut juga menjadi perhatian utama. Komisi III menilai sistem penanganan sampah di Majalengka harus segera bertransformasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.
Iing menekankan bahwa pada tahun anggaran 2026, fokus penanganan sampah perlu diarahkan pada sistem landfill atau penguburan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi penumpukan sampah di permukaan yang berpotensi mencemari lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Majalengka juga menyoroti minimnya keberpihakan anggaran terhadap sektor lingkungan hidup. Saat ini, alokasi anggaran lingkungan di Majalengka disebut baru berada di angka 0,3 persen, jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pelayanan maksimal.
“Kami dari Komisi III akan terus mendorong adanya penambahan anggaran. Lingkungan hidup ini investasi jangka panjang. Majalengka ingin Langkung Sae, maka dukungannya harus nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan kini tidak lagi sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan bagian penting dari arah pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komisi III bahkan mendorong agar anggaran lingkungan hidup dapat meningkat hingga menyentuh angka 3 persen demi memperkuat infrastruktur dan pelayanan DLH.
Di akhir wawancara, politisi PKS itu juga mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap persoalan sampah dengan mulai memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi beban armada pengangkut sekaligus memperpanjang usia operasional TPA Heuleut.(*)