Harga-harga kebutuhan di pasaran diam-diam merangkak naik, bahkan melonjak tidak wajar, meninggalkan jejak keresahan yang kian terasa, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, H Iing Misbahuddin, SM dalam tulisannya mengungkapkan kegelisahan tersebut dengan nada tegas namun sarat keprihatinan.
Ia menyoroti fenomena anomali ekonomi yang sulit diterima akal sehat: BBM tidak mengalami kenaikan signifikan, namun harga barang, khususnya produk berbahan plastik justru meroket tajam.
“BBM boleh tidak naik, tapi harga-harga barang di pasaran mulai meroket dan tidak wajar, terutama produk berbahan plastik yang sangat krusial bagi UMKM,” tulisnya, Jum'at, (10/4/2026).
Produk plastik, yang selama ini menjadi tulang punggung operasional banyak pelaku usaha kecil, mulai dari kemasan makanan hingga kebutuhan produksi, kini berubah menjadi beban berat yang menekan ruang gerak mereka.
Kenaikan harga yang tidak proporsional ini memunculkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya dengan rantai distribusi dan mekanisme pasar?
Lebih jauh, ia menyampaikan seruan keras kepada pemerintah agar tidak bersikap abai terhadap kondisi ini. Menurutnya, pembiaran terhadap anomali harga hanya akan memperdalam jurang kesulitan masyarakat kecil.
“Tolong Pemerintah jangan tutup mata dengan anomali ini! Rakyat dan pelaku usaha kecil sudah sangat tercekik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan refleksi dari denyut kegelisahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Ketika harga terus merangkak naik tanpa kendali, sementara daya beli stagnan, maka yang terjadi bukan hanya tekanan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan usaha kecil.
Ia pun mengingatkan bahwa beban ekonomi tidak boleh dibiarkan dipikul sendiri oleh rakyat. Negara, dalam hal ini pemerintah, dituntut hadir secara nyata—bukan hanya melalui kebijakan makro, tetapi juga pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga di lapangan.
“Jangan biarkan beban ini ditanggung sendiri oleh masyarakat di bawah,” pungkasnya.
Kini, publik menanti langkah konkret. Apakah pemerintah akan segera turun tangan menelusuri akar persoalan, atau justru membiarkan anomali ini terus menggerus ketahanan ekonomi rakyat kecil? Waktu akan menjadi saksi, namun suara dari bawah sudah cukup lantang untuk tidak diabaikan.(*)