Majalengka || MEDIA JURNALPOST--- Di tengah denyut pembangunan dan harapan masa depan, Kabupaten Majalengka bersiap menorehkan jejak penting dalam sejarah pendidikannya.
Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan keseriusan penuh untuk menyukseskan Program Sekolah Rakyat Nasional—sebuah ikhtiar besar membangun manusia sejak dini.
Kamis (22/1/2026), Bupati Majalengka H. Eman Suherman turun langsung meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum.
Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan komitmen: memastikan tanah, akses, dan kesiapan lokasi benar-benar matang sebelum alat berat bergerak.
Program Sekolah Rakyat merupakan agenda strategis Pemerintah Pusat yang menyentuh 166 kabupaten/kota di Indonesia. Majalengka menjadi salah satu daerah yang dipercaya.
Groundbreaking dijadwalkan pada Februari 2026, melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang selaras dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sekolah ini diproyeksikan menampung hingga 100 siswa—sebuah awal yang sederhana, namun sarat makna.
“Kami mengapresiasi perhatian besar Bapak Presiden terhadap pendidikan di Majalengka. Sekolah Rakyat ini akan dibangun dengan estimasi anggaran sekitar Rp6,5 miliar,” ujar Bupati dengan nada optimistis.
Tak hanya membangun gedung, Pemkab Majalengka juga memikirkan denyut kehidupan warga sekitar.
Salah satu fokus survei lapangan adalah pengaturan akses kendaraan berat agar pembangunan tidak meninggalkan luka sosial dan kerusakan lingkungan.
Sebagai solusi, pemerintah daerah membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter. Jalur ini memanfaatkan lahan milik warga yang akan disewa selama satu tahun, dibiayai melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kami ingin pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat. Ini bentuk tanggung jawab moral dan administratif kami dalam mendukung program strategis nasional,” tegas Bupati.
Lebih jauh, harapan Majalengka tak berhenti di satu sekolah. Kabupaten ini berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu SD–SMP–SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, yang membutuhkan lahan sekitar 30 hektare.
“Kepercayaan Pemerintah Pusat harus dijawab dengan kesiapan daerah. Sinergi antar-OPD, terutama soal perizinan dan administrasi, wajib solid agar tak ada keterlambatan,” tambahnya.
Melalui Sekolah Rakyat, Majalengka tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga menanam benih masa depan.
Sebuah ikhtiar kolektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menghadirkan pendidikan yang adil, layak, dan berkelanjutan.
Dari Simpeureum, harapan itu kini mulai disemai—untuk Majalengka, dan untuk Indonesia.(*)
(Aan Abdul Wahab)