Di balik pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Hj. Trian Nurita, S.E., tersimpan keresahan tentang lapangan kerja, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga infrastruktur dasar yang selama bertahun-tahun dinanti.
Dalam reses masa persidangan III Tahun 2026 tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya persoalan kesempatan kerja bagi kaum laki-laki.
Salah satu persoalan yang paling mencuat adalah masih adanya dugaan pungutan atau biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika hendak memperoleh pekerjaan di sejumlah pabrik.
Warga menyebut, angka yang harus disiapkan bahkan dapat mencapai sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta, sebuah beban yang dinilai sangat berat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Bagi masyarakat, pekerjaan bukan sekadar soal memperoleh penghasilan. Pekerjaan adalah pintu untuk mempertahankan martabat keluarga, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan keluar dari tekanan ekonomi.
Karena itu, warga berharap pemerintah dan wakil rakyat dapat mendorong terciptanya mekanisme rekrutmen tenaga kerja yang lebih terbuka, adil, transparan, dan tidak membebani pencari kerja dengan biaya yang tidak semestinya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Warga menyampaikan masih terdapat peserta yang sebelumnya memperoleh fasilitas kepesertaan gratis, namun statusnya tidak aktif.
Kondisi tersebut menjadi persoalan serius ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Bagi keluarga yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, status BPJS yang tidak aktif bukan sekadar persoalan administrasi.
Ketika sakit datang, persoalan tersebut dapat berubah menjadi kecemasan besar karena biaya pelayanan kesehatan bisa menjadi beban yang sulit ditanggung.
Hj. Trian Nurita, S.E., sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang meliputi Kecamatan Jatitujuh, Jatiwangi, Kertajati, dan Ligung, menerima berbagai aspirasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk menyerap dan memperjuangkan suara masyarakat.
“Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami catat dan kami perjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang ada. Yang terpenting, masyarakat tidak hanya didengar, tetapi ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Trian
Selain itu, warga juga menyoroti bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ada masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak lagi menerima bantuan, sementara di sisi lain masih ditemukan persoalan mengenai ketepatan data penerima.
Dalam kesempatan tersebut, aspirasi warga juga menyentuh sektor pertanian. Para petani mengusulkan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, mengingat ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian.
Tidak kalah penting, warga Blok Cibogo yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi kembali menyuarakan kebutuhan perbaikan jalan lingkungan.
Warga mengungkapkan, jalan lingkungan di wilayah tersebut pernah dilakukan pengaspalan/hotmix pada masa pemerintahan H. Sutrisno dengan nilai anggaran sekitar Rp550 juta.
Namun, setelah itu jalan tersebut disebut belum kembali mendapatkan penanganan yang memadai hingga sekarang.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya persoalan membangun sekali, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan dan kesinambungan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Reses pada akhirnya bukan sekadar agenda bertemu konstituen. Ia menjadi ruang tempat kegelisahan masyarakat menemukan saluran politik. Dari persoalan mencari pekerjaan hingga kebutuhan jalan, irigasi, kesehatan, dan bantuan sosial.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari megahnya gedung atau panjangnya jalan yang dibangun. Ia juga diukur dari seberapa jauh negara hadir ketika masyarakat kecil mengetuk pintu, meminta kesempatan bekerja, memperoleh layanan kesehatan, mendapatkan bantuan secara adil, serta menikmati infrastruktur yang layak.
Aspirasi warga Cibogo kini menjadi pekerjaan rumah yang menunggu tindak lanjut. Sebab bagi masyarakat, harapan tidak cukup hanya didengar. Namun harapan membutuhkan keberpihakan dan diwujudkan dalam kebijakan nyata.(*)