Hal itu terlihat dalam reses anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Majalengka, Rinna Sri Isdiyati, SE, saat menyambangi titik kedua reses masa persidangan III Tahun 2026 di Blok Buah Lega, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Sabtu (15/8/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Rinna yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, secara langsung menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Sejumlah persoalan mendasar mengemuka, mulai dari kepastian sertifikat tanah, kondisi infrastruktur jalan hingga kebutuhan air dalam menghadapi musim kemarau.
Salah satu aspirasi yang paling mendapat perhatian adalah persoalan sertifikat tanah warga Blok Buah Lega yang proses pengajuannya disebut telah berlangsung sejak 2009.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Setelah bertahun-tahun menunggu, sertifikat menjadi simbol kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Rinna menegaskan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang akan ditelusurinya.
“Jadi prioritas utama, warga menginginkan sertifikat yang sudah diajukan sejak 2009. Saya akan mengupayakan berkomunikasi dengan pihak BPN, diawali dengan pihak kecamatan terlebih dahulu. Terlebih berkasnya di BPN harus ditelusuri dulu, karena wilayah ini dulu merupakan relokasi,” ujar Rinna.
Menurutnya, langkah awal yang diperlukan bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan memastikan terlebih dahulu posisi dan kelengkapan administrasi berkas warga agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Selain persoalan pertanahan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Rinna menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah menjadi bagian dari agenda yang diperjuangkan. Namun, proses penganggaran memiliki tahapan yang harus dilalui pemerintah daerah.
“Yang kedua terkait infrastruktur jalan, insyaallah di tahun 2027 sudah dimasukkan, karena sekarang sudah KUA-PPAS,” katanya.
Di tengah persoalan administrasi dan pembangunan infrastruktur, kebutuhan yang tak kalah mendesak datang dari persoalan air.
Musim kemarau membuat sebagian warga mengalami kesulitan memperoleh air. Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta bantuan pompa air agar kebutuhan air tidak harus dipenuhi dengan terus-menerus meminjam kepada pihak lain.
Rinna memahami bahwa bantuan tersebut kemungkinan memiliki keterbatasan sehingga penggunaannya harus diatur secara bergilir, khususnya ketika musim kemarau berlangsung.
Bagi Rinna, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Setiap persoalan memiliki tingkat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, tetapi semuanya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Semuanya harus diperjuangkan untuk dibantu, karena menurut saya semua itu merupakan kewajiban,” tegasnya.
Reses di Blok Buah Lega akhirnya bukan hanya menjadi ruang pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen. Lebih dari itu, reses menjadi jembatan antara persoalan yang dirasakan masyarakat dengan tanggung jawab politik untuk memperjuangkannya di lembaga legislatif.
Sertifikat yang telah dinantikan sejak 2009, jalan yang membutuhkan pembenahan, serta kebutuhan air di tengah kemarau menjadi potret bahwa pembangunan tidak selalu berbicara tentang angka besar dalam anggaran.
Terkadang, pembangunan justru dimulai dari satu persoalan warga yang didengar, ditelusuri, lalu diperjuangkan hingga menemukan jalan keluar.
Bagi masyarakat Blok Buah Lega, harapannya sederhana, yakni aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam agenda reses, tetapi benar-benar menemukan tindak lanjut dan kepastian.(*)