Demokrasi akan menemukan maknanya ketika suara masyarakat tidak hanya didengar melalui laporan dan agenda formal, tetapi dijumpai langsung di tengah kehidupan warga.
Gagasan itulah yang disuarakan H. Agustinus Subagja, politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Melalui sebuah video singkat yang diunggah di platform Facebook pada Selasa (21/7/2026).
Ia menyampaikan gagasan agar pola kunjungan kerja DPRD Majalengka dibatasi atau bahkan dialihkan menjadi agenda yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dalam video berdurasi sekitar 15 detik tersebut, Agustinus mendorong lahirnya gerakan "Sapa Warga", sebuah gagasan agar para anggota dewan secara rutin turun langsung ke tengah masyarakat, menyapa warga, mendengar keluhan, sekaligus menampung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat setiap pekannya.
"Batasi atau hilangkan kunjungan kerja DPRD Majalengka. Ganti dengan sapa warga, dewan turun langsung ke masyarakat, menyapa dan menampung aspirasi setiap minggunya," demikian pesan yang disampaikan dalam video tersebut.
Bagi Agustinus, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan agenda, melainkan upaya mengembalikan wajah parlemen kepada hakikatnya sebagai rumah rakyat.
Sebab, suara masyarakat sering kali tidak lahir di ruang-ruang formal, tetapi tumbuh dari persoalan nyata yang dihadapi warga dalam keseharian—mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik.
Turun ke masyarakat berarti mendengar denyut kehidupan secara langsung.
Di sanalah seorang wakil rakyat dapat melihat dengan mata sendiri apa yang dirasakan rakyat, bukan hanya membaca angka dan laporan di atas kertas.
Pesan itu pun disertai ajakan agar gagasan tersebut mendapat perhatian dari para pimpinan. Dalam unggahan video tersebut terdapat tulisan, "Bantu share biar didengar oleh para pimpinan."
Kalimat singkat itu menyimpan pesan politik yang lebih luas: bahwa demokrasi membutuhkan kedekatan, dan representasi tidak boleh berhenti pada kursi kekuasaan.
Seorang anggota dewan bukan hanya hadir ketika sidang berlangsung, tetapi juga ketika rakyat membutuhkan tempat untuk menyampaikan suara.
Jika gagasan "Sapa Warga" benar-benar diwujudkan secara konsisten, DPRD Majalengka berpeluang membangun tradisi baru dalam hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Sebuah tradisi di mana politik tidak hanya berbicara dari podium, tetapi berjalan dari kampung ke kampung; tidak hanya mendengar melalui forum, tetapi menyerap aspirasi langsung dari kehidupan warga.
Sebab pada akhirnya, kekuatan seorang wakil rakyat bukan diukur dari seberapa sering ia duduk di ruang sidang, tetapi dari seberapa jauh ia mampu mendengar, memahami, dan memperjuangkan suara rakyat yang diwakilinya.
Unggahan video tersebut langsung mengundang perhatian publik. Ragam komentar membanjiri kolom tanggapan, dengan mayoritas warganet mendukung gagasan "Sapa Warga".
Mereka berharap para wakil rakyat lebih sering turun langsung, menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi masyarakat agar lebih memahami persoalan nyata yang dihadapi warga.(*)