Bantuan keuangan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Majalengka Eman Suherman kepada para pengurus partai politik di Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (3/6/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BKAD, Inspektorat, serta para pimpinan partai politik penerima bantuan.
Di tengah penyaluran dana hibah tersebut, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka, Deden Hardian Narayanto, ST menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik tidak boleh dipandang sekadar sebagai dukungan operasional kelembagaan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya politik yang sehat dan mencerdaskan masyarakat.
Menurut Deden, peningkatan nilai bantuan yang diberikan pemerintah harus mampu menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kualitas pendidikan politik dan kapasitas kader partai dalam melayani masyarakat.
"Dana bantuan ini pada hakikatnya adalah investasi demokrasi. Ketika pendidikan politik berjalan baik, masyarakat akan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta lebih aktif terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah," ujar Deden.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, alokasi bantuan keuangan partai politik dibagi ke dalam dua komponen utama, yakni 60 persen untuk kegiatan pendidikan politik dan pembinaan kader, serta 40 persen untuk mendukung operasional partai.
Menurutnya, proporsi tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan pendidikan politik sebagai prioritas utama dalam memperkuat kehidupan demokrasi.
"Kenaikan bantuan ini sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Yang terpenting bukan hanya besarannya, tetapi bagaimana dana tersebut mampu melahirkan masyarakat yang semakin sadar politik, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan Majalengka," katanya.
Deden juga menilai bahwa tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks. Karena itu, partai politik dituntut tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran politik yang mampu mencetak kader-kader berkualitas, berintegritas, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Iding Solehudin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai regulasi teknis di daerah.
Pada tahun 2026, nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp5.000 per suara sah hasil Pemilu 2024, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp3.677.280.000.
PKS Kabupaten Majalengka menerima bantuan sebesar Rp573.815.000 berdasarkan perolehan 114.763 suara sah pada Pemilu 2024. Sementara bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan sebesar Rp1.114.625.000.
Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Karena itu, Pemkab Majalengka berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan partai politik melalui pengalokasian bantuan keuangan yang diharapkan dapat digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan adanya bantuan tersebut, partai politik diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah menuju terwujudnya Majalengka yang lebih maju, demokratis, dan berdaya saing.
"Demokrasi yang kuat tidak hanya lahir dari pemilu yang sukses, tetapi juga dari masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik. Di situlah peran pendidikan politik menjadi sangat penting," pungkas Deden Hardianto.(*)