MAJALENGKA||MEDIA JURNALPOST— Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Majalengka bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah barisan peserta upacara yang memenuhi Lapangan GGM Majalengka, Sabtu pagi (2/5), tersimpan pesan besar tentang harapan, capaian, sekaligus kegelisahan terhadap masa depan pendidikan di Kota Angin.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, bertindak langsung sebagai pembina upacara dalam momentum yang dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda, Sekda, Dewan Pendidikan, Ketua TP PKK Kabupaten Majalengka, Ketua PGRI, Kemenag Majalengka, jajaran OPD, para camat, guru, hingga tokoh pendidikan.
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan penentu masa depan daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka mencapai angka 71,37 atau meningkat hampir satu poin dibanding tahun 2024.
“Capaian ini menempatkan Kabupaten Majalengka sebagai daerah dengan IPM tertinggi di wilayah Ciayumajakuning. Ini bukti bahwa investasi di bidang pendidikan mulai menunjukkan hasil yang nyata,” ujar Eman Suherman disambut tepuk tangan peserta upacara.
Namun di balik capaian membanggakan tersebut, Bupati juga menyampaikan kegelisahan mendalam terhadap masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Majalengka. Tercatat sebanyak 10.374 anak belum mengakses pendidikan formal pada tahun ajaran 2025/2026.
Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan wajah-wajah masa depan yang belum sepenuhnya mendapatkan hak hidup yang layak melalui pendidikan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk memastikan ke depan tidak ada lagi anak-anak Majalengka yang tidak bersekolah. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga,” tegasnya penuh penekanan.
Selain peningkatan IPM, sejumlah indikator pendidikan Majalengka juga menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2026. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 7,81 dari sebelumnya 7,53 pada tahun 2024. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD mencapai 90,90 persen, APM SD/MI 90,79 persen, APM SMP/MTs 85,92 persen, serta Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 44,19 persen.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyadari bahwa angka-angka tersebut belum cukup jika masih ada ribuan anak yang tercecer dari sistem pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Muhamad Umar Ma'ruf, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti instruksi Bupati, terutama dalam menekan angka ATS melalui pendekatan jemput bola dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Kami siap menjalankan instruksi Bapak Bupati. Fokus kami tahun 2026 adalah memperkuat sinergi lintas sektor melalui program jemput bola agar anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mengakses pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas pembelajaran yang harus terus diperkuat agar generasi Majalengka mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
“Peningkatan RLS menjadi 7,81 merupakan sinyal positif. Namun kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar lulusan kita mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka, Iman Pramudiya, memberikan pandangan kritis namun konstruktif terhadap kondisi pendidikan saat ini. Ia mengapresiasi keberhasilan Majalengka meraih IPM tertinggi di Ciayumajakuning, tetapi mengingatkan bahwa tingginya angka ATS harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Kami mengapresiasi capaian IPM Majalengka yang terus meningkat. Namun angka ATS yang masih di atas 10 ribu menunjukkan perlunya langkah yang lebih masif dan kolaboratif,” ungkapnya.
Menurut Iman, penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, tokoh lokal, hingga lingkungan sosial untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak yang terputus dari pendidikan.
“Pendekatan jemput bola harus diperkuat dengan pendampingan sosial, termasuk memastikan faktor ekonomi, lingkungan, dan motivasi belajar anak turut diperhatikan. Kami mendorong adanya gerakan bersama agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan,” tegasnya.
Dewan Pendidikan juga mendorong optimalisasi pendidikan nonformal dan program kesetaraan sebagai jalan alternatif bagi anak-anak yang belum dapat kembali ke jalur pendidikan formal.
Peringatan Hardiknas 2026 di Majalengka akhirnya menjadi lebih dari sekadar upacara rutin. Ia berubah menjadi ruang refleksi bersama bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa banyak anak-anak yang berhasil diselamatkan masa depannya melalui pendidikan.
Di tengah semangat Hardiknas, Majalengka sedang dihadapkan pada satu pilihan besar: membiarkan ribuan anak tertinggal, atau bergerak bersama memastikan tak ada satu pun generasi yang kehilangan hak untuk bermimpi.(*)
