Ketua DPC PDIP Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd angkat bicara dengan nada tenang namun sarat perhitungan.
Bupati Majalengka periode 2018-2023 ini menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji secara matang formasi dan formula terbaik terkait pemetaan dapil ke depan.
Menurut Karna, perubahan jumlah dapil bukan sekadar persoalan teknis atau hitungan angka semata.
Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya melihat dampak kebijakan tersebut secara komprehensif, baik dari sisi normatif, sosiologis, maupun politis.
“Ketika dapil ini kita pandang secara normatif, nanti bisa saja berkembang atau berkurang. Tapi esensinya adalah apakah kebijakan itu benar-benar bermanfaat atau tidak bagi masyarakat,” ujarnya, saat ditemui wartawan di DPC PDIP, Kamis, (23/4/2026).
Ia menegaskan, prinsip utama yang dipegang PDIP adalah memastikan bahwa setiap kebijakan politik bermuara pada kepentingan publik.
Penambahan dapil, misalnya, dinilai bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja para wakil rakyat.
“Penambahan dapil bagi kami adalah soal efisiensi. Bagaimana nantinya anggota dewan bertambah, sehingga mereka bisa semakin dekat dengan rakyat, dan kinerjanya pun semakin maksimal,” jelasnya.
Namun demikian, Karna tidak menutup mata bahwa keputusan tersebut harus melalui kajian mendalam dan komunikasi lintas partai.
Ia menyadari bahwa penataan dapil merupakan kebijakan kolektif yang harus dibangun atas dasar kesepahaman bersama demi kepentingan yang lebih luas.
“Secara normatif, sosiologis, dan politis, asas kebermanfaatan bagi masyarakat dan efektivitas itu yang sedang kami kaji. Dan tentu saja, ini akan dibahas bersama partai-partai lain, karena semuanya kita persembahkan untuk kebaikan masyarakat,” tegasnya.
Di tengah wacana tersebut, Karna juga menyinggung arah kekuatan politik PDIP pasca tidak lagi berada di ranah eksekutif.
Karna menyebut, sesuai arahan dari DPD serta penegasan dari Sutrisno, kekuatan partai kini bertumpu pada soliditas fraksi di legislatif.
“Kekuatan PDIP setelah tidak menjadi eksekutif ada pada fraksi. Itu yang harus kita maksimalkan,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Majalengka, H Didi Supriadi, S.H., menerangkan, saat ini, PDIP memiliki 14 kursi di DPRD Majalengka, dan berpotensi bertambah menjadi 15 kursi melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sedang berjalan.
Didi optimistis, kekuatan tersebut akan dimaksimalkan melalui berbagai agenda strategis di parlemen.
“Empat belas orang ini kita maksimalkan melalui agenda-agenda di dewan. Insya Allah, dengan satu tambahan dari PAW, menjadi 15 orang, ini akan semakin memperkuat peran kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kalkulasi politik yang matang dan orientasi pada kepentingan rakyat, PDIP Majalengka tampak bersiap memainkan peran kunci di legislatif, membangun kedekatan, memperkuat fungsi pengawasan, dan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada publik.(*)