Majalengka || MEDIA JURNALPOST—Di sebuah pertemuan yang sederhana namun sarat makna, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, MM berhadapan langsung dengan wajah lain dari kemiskinan dan keputusasaan: seorang ibu lansia yang memanggul beban berat kehidupan, demi seorang anak yang terjerat sakit depresi.
Dengan suara lirih, sang ibu menuturkan kisah pilu yang ia simpan lama.
Anaknya pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama dua pekan. Namun langkah pengobatan itu terhenti, bukan karena harapan sembuh telah sirna, melainkan karena biaya yang tak lagi sanggup dipikul.
Ia mengaku memiliki BPJS Kesehatan, namun berstatus mandiri, yang tetap menuntut kewajiban iuran—sebuah kewajiban yang terasa begitu berat bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Mendengar hal tersebut, Bupati Majalengka tak sekadar bertanya, tetapi menyimak dengan empati.
Di hadapan realitas sosial yang getir itu, negara seakan diuji: hadir atau sekadar menjadi nama dalam regulasi.
Melalui unggahan di media sosial Facebook, yang dilihat Jurnalpost pada Senin, 9 Februari 2026, Bupati Eman Suherman menyampaikan pesan tegas namun bernada kemanusiaan.
Pesan yang bukan hanya seruan birokrasi, melainkan panggilan nurani.
“Perangkat Desa dan Kecamatan saya harap agar lebih dekat dan peka terhadap masyarakat di wilayah masing-masing. Utamakan kepedulian dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,”
Pesan itu menjadi penegasan bahwa pemerintahan tidak boleh berjarak dengan derita rakyatnya.
Bahwa pelayanan publik sejati lahir dari kepekaan, bukan sekadar administrasi. Bahwa kemiskinan dan sakit—terutama kesehatan mental—bukan aib, melainkan tanggung jawab bersama.
Kisah ibu lansia dan anaknya ini menjadi cermin, bahwa di balik angka dan laporan, ada manusia yang menunggu uluran tangan.
Dan di tengah sunyi penderitaan itu, harapan masih menyala—selama negara memilih untuk hadir, mendengar, dan bertindak.(*)
(Lili Sugiri)