MAJALENGKA||MEDIA JURNALPOST– Peluncuran inovasi digital di lingkungan pemerintahan semestinya menjadi pintu masuk bagi perubahan tata kelola yang lebih baik.
Namun, sebuah aplikasi tidak cukup hanya diperkenalkan sebagai simbol kemajuan teknologi.
Perencanaan, transparansi anggaran, keamanan data, hingga manfaat nyata bagi pelayanan publik menjadi ukuran penting yang tidak boleh diabaikan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PAN, Deny Lukmanul Hakim, S.T., menyusul diluncurkannya Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka atau SI-LENTERA.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan dalam satu sistem terpadu, dengan harapan mampu mewujudkan administrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Deny menyampaikan apresiasi atas hadirnya inovasi tersebut. Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern.
Meski demikian, ia mengingatkan agar peluncuran SI-LENTERA tidak menimbulkan kesan sekadar menjadi kegiatan formalitas atau instrumen penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
"Kami mengapresiasi lahirnya inovasi SI-LENTERA di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Transformasi digital merupakan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan. Akan tetapi, jangan sampai terkesan hanya untuk penyerapan anggaran di akhir tahun," ungkap Deny saat diwawancarai media, Kamis (5/11/2026).
Ia kemudian menyoroti sejumlah aspek yang menurutnya perlu mendapat penjelasan. Mulai dari kajian kebutuhan sebelum aplikasi dibangun, analisis manfaat, sosialisasi kepada pihak terkait, hingga keterlibatan unsur pimpinan DPRD dalam proses pengembangan sistem tersebut.
"Tidak adanya kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi dan tidak dilibatkannya para pimpinan di DPRD menandakan aplikasi ini dibuat hanya untuk seremonial saja," ujar Deny.
Lebih jauh, Deny menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap inovasi yang menggunakan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Setidaknya terdapat empat persoalan mendasar yang menurutnya harus dijawab secara terbuka oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.
Pertama, berapa anggaran yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SI-LENTERA, bagaimana pertanggungjawabannya, serta apakah telah disiapkan anggaran pemeliharaan untuk keberlangsungan sistem tersebut?
Kedua, sejauh mana aplikasi ini benar-benar mampu memberikan kemudahan pelayanan administrasi sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat?
Ketiga, bagaimana jaminan keamanan data, terutama yang berkaitan dengan informasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan? Termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan data tersebut?
Keempat, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana SI-LENTERA memberikan dampak setelah diterapkan?
Menurut Deny, pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat inovasi, melainkan menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar digitalisasi benar-benar berjalan sesuai kebutuhan dan tujuan kelembagaan.
Ia menegaskan, SI-LENTERA tidak boleh berhenti sebagai produk teknologi yang hanya terlihat modern pada saat peluncuran. Lebih dari itu, aplikasi tersebut harus mampu membuktikan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD.
"Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran di akhir tahun saja," tegasnya.
Deny juga menekankan bahwa keberadaan SI-LENTERA semestinya memberikan dukungan konkret terhadap pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"SI-LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD," tandasnya.
Di akhir keterangannya, Deny berharap inovasi digital tersebut benar-benar menjadi bagian dari pembenahan sistem birokrasi, bukan sekadar perubahan tampilan pelayanan dari manual menjadi digital.
"Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tuturnya.
Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata dari setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.
"Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern," pungkas Deny.
Pada akhirnya, SI-LENTERA akan dinilai bukan dari seberapa megah peluncurannya, melainkan dari seberapa besar manfaatnya, seberapa terbuka pengelolaan anggarannya, dan seberapa nyata perubahan yang dihadirkannya bagi kelembagaan DPRD serta masyarakat.(*)
Tags
Daerah