Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka resmi meluncurkan Sistem Layanan Terpadu (SILENTARA), sebuah inovasi pelayanan yang dirancang bukan hanya untuk memangkas kerumitan administrasi, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Peluncuran SILENTARA berlangsung di Gedung Bhineka Yudha Sawala, Rabu (4/11/2026). Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kesekretariatan yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan akuntabel di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka, Andi Hermawan, S.IP., M.P., mengungkapkan bahwa SILENTARA lahir dari kebutuhan untuk menjawab kompleksitas administrasi dan pelayanan kedewanan yang membutuhkan koordinasi lintas bagian, ketepatan waktu, serta pengelolaan data yang akurat.
Menurut Andi, inovasi tersebut tidak berhenti pada penciptaan aplikasi digital. Lebih jauh, SILENTARA menjadi instrumen pembenahan sistem kerja, penyederhanaan alur pelayanan, sekaligus integrasi data agar seluruh aktivitas kesekretariatan dapat dikelola secara lebih terukur.
"SILENTARA bukan sekadar membangun sistem informasi, melainkan membenahi proses kerja, memperjelas alur pelayanan, dan mengintegrasikan pengelolaan data di lingkungan Sekretariat DPRD," jelasnya.
Secara konseptual, SILENTARA dibangun melalui dua pilar utama. Pertama, pelayanan informasi publik yang membuka akses masyarakat terhadap profil DPRD, agenda persidangan, hasil rapat, produk hukum melalui JDIH, hingga penyampaian aspirasi secara lebih mudah dan terarah.
Kedua, penguatan administrasi internal melalui sejumlah fitur digital, mulai dari e-monitoring anggaran, e-absensi, e-tamu, manajemen sumber daya manusia, pelacakan pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Seluruhnya dirancang terintegrasi dalam dashboard pemantauan pimpinan.
Didi Supriadi: Digitalisasi Harus Memperkuat Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Dukungan terhadap inovasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi, S.H. Namun, ia memberikan penekanan bahwa keberhasilan SILENTARA tidak boleh hanya diukur dari kecanggihan teknologi maupun banyaknya fitur yang tersedia.
Bagi Didi, nilai strategis SILENTARA justru terletak pada kemampuannya memperkuat kelembagaan DPRD dalam menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Digitalisasi ini harus menjadi instrumen penguatan kelembagaan DPRD, bukan sekadar modernisasi pelayanan administrasi," tegas Didi.
Ia menjelaskan, pada fungsi legislasi, SILENTARA diharapkan mampu mendukung proses pembentukan peraturan daerah agar lebih tertib, terencana, dan terdokumentasi dengan baik.
Pada fungsi anggaran, sistem tersebut diharapkan memperkuat kepastian prosedur, transparansi pelaporan, serta kejelasan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan administrasi anggaran.
Sementara pada fungsi pengawasan, ketersediaan data dan pelaporan yang sistematis menjadi bagian penting untuk memastikan setiap agenda pengawasan DPRD memiliki dokumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Didi juga mengingatkan bahwa inovasi teknologi harus tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SILENTARA tidak boleh menggeser kewenangan kelembagaan ataupun mengubah pembagian tugas yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, sistem tersebut harus memperjelas koordinasi, memperkuat disiplin kerja, dan memastikan setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPRD menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.
Dari Inovasi Digital Menuju Command Center
SILENTARA merupakan proyek perubahan yang diinisiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Implementasinya dirancang secara bertahap dan terukur. Setelah melalui pengembangan prototipe dalam jangka pendek serta optimalisasi pada jangka menengah, inovasi ini diarahkan menuju pengembangan pusat kendali digital atau Command Center Sekretariat DPRD.
Andi Hermawan berharap, pada tahap jangka panjang, SILENTARA dapat menjadi pusat informasi dan layanan terpadu yang memungkinkan pimpinan memperoleh data aktual, memantau aktivitas kelembagaan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih cepat dan terintegrasi.
"Dalam jangka panjang, SILENTARA diharapkan berkembang menjadi Command Center Sekretariat DPRD yang mendukung pemantauan kegiatan dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat," ungkap Andi.
Di penghujung kegiatan, Andi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Majalengka, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah selaku mentor, serta seluruh tim efektif yang telah berkontribusi dalam merancang dan mengawal inovasi tersebut.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan SILENTARA bukan semata-mata terletak pada sistem yang beroperasi secara digital. Lebih dari itu, keberhasilannya akan terlihat dari pelayanan yang semakin terbuka, administrasi yang semakin tertib, serta dukungan kelembagaan yang semakin kuat dalam mengawal fungsi representasi rakyat.
Sebab, teknologi hanyalah alat. Esensi sesungguhnya adalah bagaimana inovasi mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan semakin dekat dengan kepentingan masyarakat.(*)