Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H Iing Misbahuddin, SM., SH, menyatakan bahwa setiap temuan terkait pelaksanaan proyek harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan teknis yang objektif.
Menurutnya, penilaian terhadap suatu pekerjaan tidak boleh hanya berlandaskan opini yang berkembang di media sosial.
Meski demikian, ia mengapresiasi kritik dan laporan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat.
"Anggaran pembangunan berasal dari pajak masyarakat. Karena itu kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas, bukan hanya mengejar volume pekerjaan," tegas Iing, Kamis, (4/6/26).
Komisi III juga mengingatkan seluruh pelaksana proyek agar menjaga standar mutu pekerjaan demi mencegah kerusakan dini yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan masyarakat pengguna infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat yang telah berkontribusi melalui pembayaran pajak.(*)